Adakan Rakor Aksi Integrasi II, Teguhkan Komitmen Kabupaten Tabalong Dalam Penurunan Stunting

Aksi intervensi penurunan stunting adalah salah satu prioritas nasional yang harus didukung oleh setiap daerah dan wajib diseriusi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Menindaklanjuti hal tesebut, Bappeda Kabupaten Tabalong telah mengadakan Rapat Koordinasi Aksi I – Analisis Situasi Program Penurunan Stunting bersama multisektor yang menghasilkan kesepakatan sebanyak 20 (dua puluh) desa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan se-Kabupaten Tabalong sebagai lokus penanganan stunting tahun 2020.


Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong dilanjutkan dengan menggelar Rakor Aksi Integrasi II – Penyusunan Rencana Kegiatan Penurunan Stunting. Sebelumnya, setiap SKPD baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, telah diminta mengirimkan data terkait program/ kegiatan stunting di tahun 2020.


Rakor yang diselenggarakan di Aula Bappeda Kabupaten Tabalong pada Selasa pagi (10/12/19) ini dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong, Mahdi Noor menelaah lebih lanjut tentang program/ kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Berbagai program terkait stunting yang dipaparkan SKPD misalnya: pengadaan dan pemasangan pipa PDAM terkait suplai air bersih, pemeriksaan kualitas air minum isi ulang, identifikasi daerah rentang pangan, pelatihan pengolahan pangan bagi ibu hamil, gaung ajakan untuk mengkonsumsi ikan yang dikemas dalam slogan “GEMARIKAN”, hingga inovasi berupa pembinaan pengolahan hasil perikanan bagi masyarakat.


Kepala Dinas Kesehatan, dr. Taufiqurrahman Hamdie, menegaskan bahwa bukan hanya angka konsumsi ikan yang perlu ditingkatkan, namun kualitas ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya penyuluhan dengan sasaran utama ibu hamil, bayi baru lahir dan remaja putri mengenai pola asuh, pola konsumsi, serta pencegahan anemia untuk menurunkan angka kejadian stunting.


Bersinergi dengan Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Tabalong juga berupaya untuk menekan usia pernikahan dini hingga alternatif penundaan kehamilan bagi pasutri yang berusia di bawah 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dilakukan mengingat kehamilan risiko tinggi pada ibu berusia muda dan berpotensi melahirkan anak stunting.

Di akhir Rakor, Plt. Sekretaris Bappeda Tabalong, Sujadi, menyatakan bahwa perlu kerjasama lintas sektor dan komitmen kerja terhadap lokus yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya, perlu dilakukan ekspos rencana kegiatan pada rembug stunting tingkat Kabupaten sebagai dasar finalisasi rencana kegiatan.

Kamu mungkin juga menyukai