Koordinasi Terkait Penanggulangan Kemiskinan, TKPKD Provinsi Kalsel Kunjungi Tabalong

Kemiskinan merupakan sebuah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Hingga kini, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh berbagai negara tak terkecuali Indonesia. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berupaya membuat berbagai formulasi dan strategi untuk menekan tingkat kemiskinan terutama dengan adanya pandemi Covid – 19 yang masih belum usai lebih dari setahun belakangan.

Kabupaten Tabalong sendiri melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tabalong hari ini (09/03) melangsungkan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama dengan TKPKD Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Ismail Abdullah Lantai III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabalong guna membahas tentang data kemiskinan di Tabalong serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menekan persentase penduduk miskin yang sampai dengan tahun 2020 berada pada angka 5,72 persen.

Rapat Koordinasi kali ini dimulai dengan sambutan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, kemudian dilanjutkan oleh Wakil Bupati Tabalong yang juga merupakan Ketua TKPKD Kabupaten Tabalong H. Mawardi untuk memberikan arahan serta sambutan.

Dalam sambutannya, H. Mawardi menyebutkan sektor – sektor yang menjadi fokus pengembangan di Kabupaten Tabalong dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan wilayahnya. Wilayah Utara berupa pengembangan perkebunan dan peternakan, wilayah Tengah berupa pengembangan sektor jasa, dan wilayah Selatan dengan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Beliau juga menambahkan bahwa dimasa pandemi Covid – 19 ini, wilayah yang paling terdampak yaitu wilayah Tengah dengan menurunnya omset perhotelan/penginapan, rumah makan, serta tempat hiburan, oleh karenanya pemerintah sejak April 2020 memberikan keringanan pembayaran pajak bagi sektor jasa tersebut.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari TKPKD Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadi memaparkan perkembangan penurunan kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan beserta posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten di Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2019.

Dengan adanya Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan semua upaya yang dilakukan baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat dapat terkoordinir dengan baik dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Kamu mungkin juga menyukai