Pengembangan Infrastruktur Mendominasi Usulan Kecamatan Pada Musrenbang RKPD di Kecamatan Muara Uya dan Jaro

Penetapan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 kemarin membawa banyak perubahan bagi perencanaan di Indonesia.
Perubahan tidak hanya dilakukan oleh Kalimantan Timur saja namun juga perencanaan di Kabupaten Tabalong sebagai Kabupaten yang berdekatan dengan ibukota baru tersebut.

Sebagai langkah awal persiapan menjadi daerah penyangga ibukota, sejak tahun 2020 Kabupaten Tabalong mulai Fokus untuk menyiapkan perencanaan yang matang baik untuk rencana jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Salah satu perencanaan yang sedang disiapkan oleh Kabupaten Tabalong yaitu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dimana prosesnya telah sampai pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan.

Rabu (12/02/20) bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Muara Uya dilaksanakan kembali Musrenbang tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro yang dihadiri langsung oleh Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.

Dalam sambutannya, ada 3 point penting yang beliau sampaikan, (1). pentingnya fokus dalam perencanaan untuk menghasilkan prioritas daerah, (2). Masyarakat yang seyogyanya meningkatkan peradaban sehubungan dengan jarak Tabalong yang hanya 3 (tiga) jam dari ibukota negara baru, dan (3). Pemerintahan Desa sejalan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam merumuskan usulan prioritas desq yang dimasukan dalam Musrenbang Kecamatan dan yang akan dimasukkan dalam RKPDes.
Anang juga menyampaikan keinginannya untuk memindah Kantor Kecamatan Muara Uya ke lokasi strategis, pembangunan Rumah Sakit Pratama di Perbatasan Kalsel – Kaltim, dan pembangunan Pasar Representatif di Desa Solan, Jaro.

Pada Musrenbang kali ini, Plt. Camat Jaro dan Sekretaris Camat Muara Uya dalam menyampaikan usulan kecamatan lebih didominasi untuk pengembangan infrastruktur baik peningkatan jalan, pembangunan jembatan, serta pembangunan fasilitas umum.

Musrenbang yang diakhiri dengan Trilateral Desk ini merupakan musrenbang ketiga yang dilaksanakan untuk tingkat Kecamatan. Sesuai data, tersisa 4 Kecamatan yang belum menyelenggarakan Musrenbang tingkat Kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Kelua, dan Kecamatan Pugaan.

Tinggalkan Balasan